Review Teori Akuntabilitas Publik

AKUNTABILITAS

1. Pengertian akuntabilitas

Starling menyebutkan dalam kumorotomo akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut ole rakyat dan apakah pelayanan public terseut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang seseungguhnya. (Wahyudi kumorotomo, 2013: 3-4)

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang menerima amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat  baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Ferlie (1997:202-216) membedakan beberapa model akuntabilitas yakni :

-         Akuntabilitas ke atas (Accountability Up)

-         Akuntabilitas kepada staff (Accountability to staff)

-         Akuntabilitas kebawah (Accountability downwards)

-         Akuntabilitas yang berbasis pasar (Market base forms of accountability)

-         Akntabilitas kepada diri sendiri (Self Accountability)

Dua model akuntabilitas yang pertama sesesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep-konsep tentang control, pengawasan atau pengendalian didalam birokrasi public. Kemudia konsep accountability downwords menjelaskan terkait denga konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan public harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat local.

Sedangkan konsep Market base forms of accountability mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan yang banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendaki. Pemerintah harus memperluas alternative penyedia pelayanan public serta menunjang informasi atau menetapkan standar yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan public.

Kemudian konsep yang terakhir dikenal adalah self-accountability yang pada dasarnya merupakan proses pertanggungjawaban internal yang sangat tergantung kepada penghayatan mengenai nilai-nilai moral dan etika para pejabat birokrat yang melaksanakan tugas pelayanan public.

Dari beberapa teori ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahawa akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses yang mempunyai ukuran untuk melihat sejauhmana aktivitas birokrasi atau pelayanan pemerintah atau sekelompok orang yang telah diberi amanat  tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

2. Tingkatan Akuntabilitas

Tingkatan akuntabilitas menurut majalah Akuntansi:

1.      Akuntabilitas Personal.

Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.

2.      Akuntabilitas Individu.

Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.

3.      Akuntabilitas Tim.

Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.

4.      Akuntabilitas Organisasi.

Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam organisasi.

5.      Akuntabilitas Stakeholders.

Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan organisasi.

3. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11):

1.      Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality) 

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2.      Akuntabilitas managerial 

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Pada dimensi ini sebuah pertanggung jawaban lebih ditekankan pada seorang leader atau pemimpin yang dalah hal itu mempunyai kuasa dalam mengelola organisasinya.

3.      Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dan pada dimensi ini pada stakeholder atau pihak yang membuat serta menjalankan kebijakan tersebut d tuntut untuk bisa mencapai visi misi yang menjadi tujuan organisasi

4.      Akuntabilitas kebijakan 

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5.      Akuntabilitas financial 

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

4. Aspek-Aspek Akuntabilitas

1.      Akuntabitas adalah sebuah hubungan 

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak

2.      Akuntabilitas Berorientasi Hasil 

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput melainkan kepada outcome.

3.      Akuntabilitas memerlukan pelaporan 

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas

4.      Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi 

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5.      Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

5. Alat-alat Akuntabilitas

1.      Rencana Strategis

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut merupakan landasan dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2.      Rencana Kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3.      Kesepakatan Kinerja

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4.      Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5.      Penilaian Sendiri

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6.      Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

7.      Kendali Manajemen 

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a)         Pengertian Akuntabilitas Kinerja, Prinsip-Prinsip dan Evaluasinya

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan

Ledvina V. Carmo (Ledvina, 1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja me- rupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannva.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.      Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel

2.      Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.      Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.      Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pernerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekuik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

5.      Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh

Sedangkan dalam menyusun sebuah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus berdasar pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1.      Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sunber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang- undangan dan sebagainya

2.      Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik

3.      Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi- nya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)

4.      Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan

5.      Indikator dampak (impacts) adalah pcngaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan

Daftar Pustaka

• Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
• Sntoso, Urip. Jurnal Pengaruh penerapan Akuntasi Sektor Publik terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencegah Fraud. Jurusan ilmu adminitrasi bisnis. Universitas Palangkaraya
• Turner, Mark and Hulme, David, 1997. Governance, Administrasi, and Development: Making the State Work. London: MacMillan Press Ltd.
• Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Public. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.